Pengertian Hukum Perdata dan Cara Penyelesaiannya – hukum perdata merupakan salah satu hukum yang dikenal sebagai ketentuan untuk mengatur mengenai hak dan kewajiban individu dengan badan hukum. 

Di indonesia hukum perdata dikenal dengan istilah kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata). 

Hukum perdata di artikan sebagai seperangkat kaidah, sedangkan untuk perdatga meruapakan pengaturan mengenai hak, harta benda dan yang berkaitan dengan individu maupun badan hukum atas dasar logika. 

Di indonesia hukum perdata memiliki beberaoa jenis dan karatristik tersendiri. Berikut ini ulasannya untuk anda. 

  1. Hukum Perkawinan 

Hukum perkawinan yang ada di indonesia telah di atur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974. Salah satu aturan yang ada adalah mengatur mengenai pernikahan yang dilakukan berdasarkan hukum agama dan persetujuan atas  perkawinan yang berlangsung. Dimana batas usia minimal untuk menikah untuk laki-laki 19 tahun dan untuk perempuan 16 tahun. 

  1. Hukum Kekeluargaan 

Hukum ini mengetaur mengenai pembagian kekayaan serta memberikan solusi atas permasalahan yang timbul akibat adanya pembagian kekayaan. 

  1. Hukum Perikatan 

Hukum perikatan merupakan jenis hukum yang berfungsi untuk mengatur harta kekayaan. Dimana isi dari hukum ini mengulas tentang perikatan yang bersyarat dari perjanjian, perikatan ketetapan waktu, perikatan ancaman hukum, dan lain-lain. 

  1. Hukum Pencemaran Nama Baik 

Mahkamah Konstitusi memberikan pernyatan bahwa nama baik dan kehormatan sesorang sudah sepatutnya untuk dilindungi oleh hukum. Dan hal ini sudah muncul pasal 310 ayat (1) KUHP dimana nama baik di maknai sebagai perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang bermaksud agar hal tersebut di ketahui oleh umum.  

  1. Hukum Peceraian 

Hukum peceraian di indonesia telah di atur dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974, Peraturan pemerintah No 4 Tahun 1975 dan kompilasi hukum islam. Dalam peraturan tersebut menyebutkan bahwa ada tiga jenis gugatan perceraian yaitu gugat cerai seorang istri muslim kepada suaminya yang muslim melalui pengadilam agam, gugat cerai dari seorang istri atau suami kepada pasangannya melalui pengadilan negeri, dan gugatan talak dari seorang suami muslim kepada istyrinya yang muslim melalui pengadilan agama negeri. 

Cara Penyelesaian dalam Hukum Perdata 

Terdapat beberapa cara penyelesaian di dalam hukum perdata seperi : 

  1. Tahap Mediasi 

Tahap ini biasanya ditentukan oleh majelis hakim, dimana pengugat dan tergugat telah hadir dan melakukan pemeriksaan, tugas majelis hakim adalah untuk mengusahakan agar berdamai dengan mediasi. 

  1. Tahap Pembacaan Gugatan

Apabila tahap mediasi di nyatakan gagal dari mediator maka tahap selanjutnya akan di lakukan pembacaan gugatan. Biasanya tahap ini digunakan untuk memperbaiki surat gugatan apabila terdapat kesalahan-kesalahan. 

  1. Tahap Pembuktian 

Tahap pembuktian ini akan membahas mengenai alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak. Dengan adanya bukti tersebut nantinya majelis hukum akan mempertimbangakan kembali dan memutusakan siapa yang menang dalam perkara kasus tersebut. 

  1. Tahap Putusan 

Tahap putusan ini merupakan tahap terakhir. Disini majelis hakim akan memberikan keputusannya terkait bukti-bukti, jawaban atas gugatan dan lain sebagainya. 

Untuk Anda yang membutuhkan pelayanan jasa hukum dengan pelayanan yang cepat, tepat dan terbaik serta standar tinggi dalam penanganan perkara dapat menghubungi Law Office AFW & Partners Anda bisa mengunjungi langsung kantor Law Office AFW & Partners yang berada di Jalan Pondok Kelapa Blok B1/8 No. 7, Pondok Kelapa, Jakarta Timur 13450.